BPKP Jabar Kebanjiran Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
BANDUNG, FOKUSJabar.com : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat dipenuhi permintaan penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pada periode 2015.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat Hamonangan Simarmata yang menerangkan, penghitungan kerugian negara kebanyakan ditujukan pada permasalahan pengadaan dan infrastruktur.
“Penanganan kerugian negara atas kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di Jawa Barat saat ini banyak sekali,” ujar Hamonangan di Bandung, Kamis (30/7/2015).
Selain itu, dia menambahkan, pengawasan dana bantuan sosial dan hibah di seluruh pemerintahan kabupaten dan kota saat ini, turut juga dilakukan. Tahapan penghitungan yang berjalan bervariasi, ada yang sedang memasuki penyelidikan dan penyidikan instansi terkait.
“Macem-macem, ada yang masih jalan (penghitungan), proses pengadilan, kejaksaan dan penyidikan (kepolisian),” katanya.
Meski demikian, menurutnya, hasil evaluasi pertengahan semester pertama periode 2015 dibandingkan 2014 tidak jauh berbeda. Dia mengumpamakan, kalau pada 2014 di semester pertama ada 10 permintaan, sama halnya yang terjadi sekarang di periode 2015.
“Periode sekarang grafik permintaan dari kejaksaan dan kepolisian sama dibandingkan tahun lalu, pastinya korupsi, umumnya pada pengadaan dan infrastruktur,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar