Ilustrasi
Database Aset Pemprov Jabar Karut Marut?
BANDUNG, FOKUSJabar.com: Keberadaan aset saat ini menjadi hal yang sensitif, terlebih banyak pihak yang ingin memiliki baik pemerintah, masyarakat hingga pihak swasta.
Sepertihalnya di Jawa Barat yang kondisi aset termasuk databasenya yang karut marut. Bahkan banyak aset milik Pemprov Jabar yang sudah diklaim oleh masyarakat dan perusahaan, banyak juga masyarakat dan perusahaan yang sudah memiliki sertifikat yang sah.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Ricky Kurniawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Rabu (30/12/2015).
Semasa masih menjabat Ketua Komisi A, dirinya sempat memberikan usulan untuk membenahi aset milik Pemprov. Namun aset yang ada sudah amburadul datanya.
“Ternyata banyak yang tidak jelas. Kita diberikan data setebal buku yang tidak sistematis. Masa data aset tanah dan bangunan nyampur-nyampur, bahkan ada tulisan menggunakan spidol, kita kesulitan membacanua, kita merasa dibodohi. Anak semester tiga saja saya pikir bisa merekap data aset tanah dan bangunan dengan berbagai permasalahannya,” tegas Ricky.
Dia mengatakan bahwa sebetulnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menyambut baik penataan aset Pemprov Jabar. Bahkan saat itu gubernur telah membuat satu kebijakam panitia aset internal dari Pemprov, termasuk membuat MoU dengan BPN untuk sertifikasi tanah.
“Namun masalahnya agak lamban. Dari 1.500 tanah tidak 10 persennya. Padahal sudah membuat MoU dengan BPN tahun 2012 namun sampai sekarang sama saja, belum ada tindak lanjut. Sampai sekarang kita tidak tahu aset Pemprov Jabar,” jelasnya.
DPRD Jabar sebelumnya berencana untuk membuat pansus aset agar program gubernur bisa selaras. Tapi berdasarkan pantauan, masih banyak aset yang di okupasi oleh masyarakat. Dia mencontohkan di Cirebon. Di sana banyak masyarakat punya sertifikat tanah di aset pemerintah, dan bisa saja perusahaan.
