DPR Sahkan UP2DP, Pengamat: Legislatif Seperti Ingin Kelola Keuangan

Kamis, 25 Juni 20150

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyebut kebijakan DPR RI mengesahkan Usulan Program Pembangunan Dewan Pemilihan (UP2DP) alias Dana Aspirasi bermuatan kekuasaan politik anggaran internal Legislatif.

Menurut dia, persaingan kewenangan yang didasari intrik politik jadi penyebab saling membatasi dengan kebijakan formal. “Persaingan eksekutif dan legislatif. Lembaga legislatif kelihatannya ingin mengelola keuangan,” ujar Cecep, Kamis (25/6/2015).

Menurut dia, DPR lupa akan tupoksinya dengan fungsi utama sebagai lembaga legislasi yaitu legislasi serta pengawasan terhadap pemerintahan secara undang-undang dan mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau budgeting.

“Apa yang dilakukan DPR nggak tepat. Fungsi utama legislasi itu budgeting dan pengawasan. Ini menjadikannya seolah-olah ingin sejajar dengan eksekutif,” ujarnya.

Disahkannya Usulan Program Pembangunan Dewan Pemilihan (UP2DP) dengan dana anggaran sebesar Rp11 triliun dan dibagikan ke setiap anggota DPR sebesar Rp20 miliar, merupakan bentuk rancangan yang dipaksakan.

“Harusnya, dikembangkan Politik Hijau (mengakar). Yaitu memerankan politik secara merakyat, bersih dan bermartabat,” tukasnya.

(Adi Suparman/ang)