ilustrasi APBN (web)
Penegak Hukum Jangan Peti Eskan Kasus Dana Usungan APBN
TASIKMALAYA, FOKUSJabar.com : Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) Djadja Winata menegaskan penegak hukum untuk tidak mempeti es kan kasus dana usungan proyek APBN ini. Sebab negara sudah dirugikan dan banyak kepala daerah dan pengusaha jasa kontruksi yang menjadi korban.
Kasus dana talangan, perlu disikapi tegas, karena telah menjadi konsumsi publik. ”Mendapat informasi seperti itu, sebaiknya DPRD atau aparat penegak hukum segera bereaksi menggelar rapat dan membahasnya, sehingga tidak terus menjadi tanda tanya masyarakat luas,” ucap Djaja, Jumat (26/6/2015).
Djadja menegaskan ,peminjaman dana ke pihak ketiga harusnya sepengetahuan Dewan. Dikarenakan tidak bisa dilakukan oleh Bupati di belakang layar . “Sekarang kenapa dewannya tidak berani ngomong, seakan sudah dininabobokan” tegasnya.
Djadja menegaskan kemungkinan banyak daerah yang menjadi korban mafia anggaran pusat. Bahkan persoalan itu tidak akan mencuat ke media seandainya tidak dilaporkan pihak kepolisian oleh pengusaha.
“Jadi intinya mafia anggaran itu memang sudah lama ada, buktinya permintaannya direspon para pejabat di daerah, sehingga harus pinjam-sana sini,” jelas mantan Anggota DPR RI ini.
Djadja menegaskan fungsi kontrol dewan terhadap eksekutif harus tetap jalan, meskipun saat ini sedang menjalankan ibadah puasa.
“Walau pun sedang berpuasa, fungsi dewan harus tetap jalan dong,” tegasnya.
(Nanang Yudi/DEN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar